Indonesia bukan sekali ini menghadapi situasi yang membuat publik memperhatikan hubungan antar lembaga penegak hukum. Lima belas tahun lalu, masyarakat menyaksikan rangkaian konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI yang kemudian dikenal dengan istilah Cicak vs Buaya. Hari ini, perhatian publik kembali tertuju pada dinamika antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.
Tentu saja, kedua peristiwa ini tidak identik. Latar belakang, aktor, kewenangan, dan perkara hukumnya berbeda. Namun sejarah sering kali tidak memberikan jawaban, melainkan pelajaran. Justru karena itulah pengalaman Cicak vs Buaya layak dipelajari kembali: bukan untuk menyamakan dua kasus, melainkan untuk memahami bagaimana negara dapat mengelola ketegangan antarlembaga penegak hukum.
Ketika Metafora Mengalahkan Substansi
Pada 2009, istilah "Cicak vs Buaya" muncul setelah pernyataan seorang pejabat tinggi Polri yang mengibaratkan KPK sebagai "cicak" yang berhadapan dengan "buaya". Kalimat tersebut kemudian berkembang menjadi simbol pertarungan antara lembaga yang dipersepsikan kecil dengan institusi yang jauh lebih besar.
Konflik yang semula berkaitan dengan proses hukum berubah menjadi krisis kepercayaan publik terhadap hubungan antarlembaga negara.
Gelombang berikutnya muncul kembali pada 2012 melalui perkara korupsi simulator SIM, kemudian berlanjut pada 2015 ketika publik menyaksikan berbagai proses hukum yang melibatkan pimpinan dan penyidik KPK. Selama enam tahun, Indonesia mengalami beberapa episode ketegangan yang memperlihatkan betapa rapuhnya kepercayaan publik ketika dua institusi penegak hukum dipersepsikan sedang saling berhadapan.
Pada akhirnya, yang paling dirugikan bukan hanya lembaga yang sedang berselisih. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.
Ketika Publik Kembali Menaruh Perhatian
Perkembangan terbaru yang melibatkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI kembali memunculkan perhatian publik. Berbagai langkah hukum yang dilakukan masing-masing institusi mendapat sorotan luas dan memunculkan beragam interpretasi di ruang publik.
Di tengah situasi tersebut, muncul pula upaya dari DPR untuk mempertemukan kedua institusi dan menampilkan pesan bahwa koordinasi antarlembaga harus tetap terjaga.
Terlepas dari bagaimana proses hukum akan berakhir, satu hal yang patut dijaga adalah jangan sampai perhatian terhadap perkara pidana berkembang menjadi persepsi adanya konflik kelembagaan yang berkepanjangan. Pengadilan adalah tempat untuk menguji alat bukti dan menentukan kesalahan pidana. Namun kepercayaan publik dibentuk setiap hari, termasuk melalui cara institusi negara berkomunikasi dan berkoordinasi.
Apa yang Bisa Dipelajari Negara?
Pelajaran pertama adalah bahwa kepala pemerintahan memiliki peran penting sebagai penjaga stabilitas kelembagaan. Presiden tidak perlu mencampuri substansi perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Namun Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan hubungan antar lembaga negara tetap berjalan baik sehingga proses penegakan hukum tidak terganggu oleh ketegangan institusional.
Pelajaran kedua adalah pentingnya komunikasi publik. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa ruang informasi dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan proses hukum. Karena itu, setiap institusi perlu menjelaskan dasar kewenangannya secara terbuka, profesional, dan menghindari narasi yang dapat dipersepsikan sebagai serangan terhadap institusi lain.
Pelajaran ketiga adalah peran DPR sebagai pengawas. Komisi III DPR seharusnya menjadi ruang dialog yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum, bukan arena untuk mempertajam polarisasi. Pengawasan yang kuat bukan berarti memihak salah satu institusi, melainkan memastikan bahwa seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Pelajaran keempat adalah menjaga agar konflik perkara tidak berkembang menjadi konflik kelembagaan. Dalam negara hukum, sangat mungkin satu institusi memeriksa anggota institusi lain. Hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah. Yang perlu dihindari adalah berkembangnya persepsi bahwa institusi-institusi negara sedang saling melemahkan di hadapan publik.
Jangan Mengulang Kesalahan yang Sama
Sejarah tidak selalu berulang dengan cara yang sama. Namun sejarah sering menghadirkan pola yang serupa. Ketika komunikasi memburuk, koordinasi melemah, dan kepercayaan publik mulai tergerus, negara menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar menyelesaikan satu perkara pidana.
Pelajaran terbesar dari Cicak vs Buaya bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah. Pelajaran terbesarnya adalah bahwa stabilitas penegakan hukum membutuhkan dua hal sekaligus: independensi proses hukum dan kemampuan negara menjaga hubungan antarlembaga tetap profesional.
Indonesia membutuhkan aparat penegak hukum yang berani menindak korupsi tanpa pandang bulu. Namun Indonesia juga membutuhkan institusi yang mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa perbedaan kewenangan, proses hukum, maupun pandangan tidak harus berubah menjadi konflik yang mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Karena pada akhirnya, yang harus dimenangkan bukanlah satu institusi atas institusi lainnya, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum itu sendiri.
