Dari satu gerbong ke satu kemungkinan: ketika Prabowo dan Pramono mulai punya terlalu banyak alasan untuk tetap dekat menjelang 2029.
Politik Indonesia punya kebiasaan aneh.
Satu hari, seorang Presiden dan seorang gubernur naik kereta bersama. Mereka berbincang di dalam gerbong, turun bersama, lalu berdiri dalam satu panggung.
Secara administratif, tidak ada yang aneh.
Presiden Prabowo Subianto sedang meresmikan LRT Kelapa Gading–Manggarai. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir sebagai kepala daerah yang wilayahnya sedang mendapatkan proyek infrastruktur strategis.
Tetapi politik tidak hanya bekerja melalui jabatan.
Ia juga bekerja melalui sinyal, akses, dan pilihan yang sengaja tidak ditutup.
Pada 16 September 2026, Prabowo dan Pramono memang menjajal LRT bersama dari Kelapa Gading menuju Manggarai. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memuji Pramono sebagai gubernur yang baik dan menegaskan bahwa perbedaan partai tidak menghalangi kerja sama.
Secara pemerintahan, semua ini masuk akal.
Tetapi politik memiliki satu kebiasaan lain: hal yang masuk akal hari ini kadang baru terlihat nilainya tiga tahun kemudian.
Pramono Tidak Mau Dua Periode
Ada satu fakta yang membuat percakapan 2029 menjadi lebih menarik.
Pramono secara terbuka mengatakan bahwa ia hanya ingin menjadi Gubernur DKI satu periode. Pernyataan itu sudah ia sampaikan sebelumnya dan kembali ditegaskan pada 2025.
Ini bukan bukti bahwa Pramono sedang menyiapkan diri menjadi calon wakil presiden.
Tetapi secara game theory, pernyataan tersebut mengubah satu hal penting: constraint.
Gubernur yang ingin dua periode harus memikirkan Pilgub berikutnya.
Pramono tidak.
Masa jabatannya berlangsung sampai 2030, sementara Pilpres 2029 berlangsung sebelum periode tersebut berakhir.
Artinya, secara struktural, ia memiliki pintu keluar menuju politik nasional.
Dan pintu itu kebetulan terbuka tepat ketika permainan 2029 mulai terbentuk.
Mengapa Pramono Menjadi Opsi Menarik?
Sekarang lihat aset yang dibawa masing-masing pemain.
Prabowo memiliki Gerindra, pemerintahan, posisi incumbent, dan basis politik nasional.
Pramono memiliki Jakarta, PDIP, pengalaman panjang di pemerintahan pusat, pengalaman parlemen, serta hubungan kerja langsung dengan Presiden.
Profil resmi Pemprov DKI mencatat Pramono pernah menjadi Sekretaris Kabinet dan anggota sekaligus pimpinan DPR sebelum menjadi Gubernur Jakarta.
Ini bukan soal siapa yang lebih kuat.
Ini soal jenis bargaining power.
Gibran membawa continuity capital.
Pramono berpotensi membawa coalition capital.
Dan kedua jenis modal tersebut punya nilai yang berbeda dalam permainan politik.
Prabowo Tidak Perlu Memilih Sekarang
Ini mungkin bagian terpenting dari seluruh permainan.
Prabowo tidak perlu menentukan tiket 2029 pada 2026.
Justru semakin banyak opsi yang tersedia, semakin besar fleksibilitasnya.
Ia bisa mempertahankan hubungan dengan Jokowi.
Ia bisa mempertahankan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Ia bisa bekerja sama dengan kepala daerah dari partai berbeda.
Dan jika hubungan dengan PDIP berkembang lebih jauh, ia juga dapat membuka kanal politik dengan salah satu kekuatan partai terbesar di Indonesia.
Prabowo tidak perlu memilih gerbong sekarang. Ia hanya perlu memastikan sebanyak mungkin gerbong masih tersedia ketika waktunya memilih tiba.
Itulah optionality.
Dan dalam bargaining, optionality adalah kekuatan.
Lalu Masuklah PDIP
Kalau suatu saat PDIP masuk lebih jauh ke pemerintahan Prabowo, permainan berubah.
Belum ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa pertemuan Prabowo–Pramono hari ini merupakan persiapan formal menuju koalisi 2029.
Tetapi secara game theory, rapprochement antara Gerindra dan PDIP akan menciptakan kemungkinan baru.
Prabowo tidak lagi hanya berhadapan dengan pertanyaan:
“Siapa yang mendukung saya?”
Pertanyaannya menjadi:
“Dengan siapa saya bisa bekerja tanpa menutup opsi yang lain?”
Jika PDIP semakin dekat dengan pemerintah, hubungan Prabowo–PDIP dapat menjadi jembatan institusional menuju 2029.
Dan Pramono berada di posisi yang menarik di atas jembatan tersebut.
Ia tidak perlu meninggalkan PDIP.
Ia juga tidak perlu menjadi orang Gerindra.
Ia hanya perlu terus membangun hubungan kerja dengan pemerintah pusat.
Itu sudah cukup untuk meningkatkan optionality.
Di Sini Gibran Mulai Menghadapi Problem yang Berbeda
Kalau kita memakai kerangka ini, problem Gibran bukan bahwa Pramono sedang “mengincarnya”.
Problem yang lebih serius adalah substitutability.
Pada 2024, narasi kontinuitas relatif sederhana:
Jokowi → Gibran → Prabowo.
Gibran menjadi simbol bahwa pemerintahan baru tidak sepenuhnya memutus pemerintahan sebelumnya.
Tetapi tiga tahun adalah waktu yang panjang dalam politik.
Semakin jauh pemerintahan Prabowo berjalan, semakin besar kemungkinan Prabowo membangun basis legitimasi dan jaringan politiknya sendiri.
Jika pada saat yang sama tersedia alternatif hubungan politik dengan PDIP, maka nilai eksklusif satu jalur kontinuitas dapat berubah.
Ini bukan berarti Gibran menjadi tidak penting.
Tetapi menjadi tidak satu-satunya.
Dan dalam bargaining, perbedaan antara “penting” dan “tidak tergantikan” sangat besar.
Jabatan Bukan Partai
Di sinilah persoalan kubu Solo menjadi lebih struktural.
Gibran memiliki jabatan.
Ia memiliki personal network.
Ia memiliki nama besar.
Tetapi jabatan bukan partai. Personal network bukan party machine. Nama besar tidak otomatis menghasilkan kekuatan parlemen.
Maka pertanyaan sampai 2029 adalah:
Bisakah personal capital diubah menjadi organizational capital?
Karena dalam negosiasi politik tingkat tinggi, popularitas dan kedekatan personal hanya salah satu bentuk modal.
Partai, kursi parlemen, jaringan elite, mesin organisasi, dan kemampuan membentuk koalisi adalah bentuk modal yang berbeda.
Jika kubu Solo berhasil mengubah aset personal dan posisi pemerintahan menjadi kekuatan institusional, bargaining power-nya bisa tetap besar.
Jika tidak, pemain lain akan punya ruang untuk menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki Solo:
mesin politik.
Lalu Bagaimana dengan Purbaya?
Beberapa hari sebelum Prabowo dan Pramono naik LRT, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mempertanyakan rencana penerbitan obligasi daerah Jakarta sekitar Rp5,2 triliun. Pramono mempertahankan rencana tersebut.
Tak lama kemudian, Purbaya dicopot dari posisi Menteri Keuangan.
Timing-nya tentu menarik.
Tetapi timing bukan bukti kausalitas.
Laporan mengenai reshuffle menunjukkan adanya persoalan lain di internal Kementerian Keuangan. Karena itu, terlalu jauh jika pergantian Purbaya dibaca sebagai konsekuensi dari perbedaannya dengan Pramono.
Namun sebagai signal politik, rangkaian waktunya tetap layak dicatat.
Bukan untuk menyimpulkan adanya operasi politik.
Melainkan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana:
Seberapa besar ruang yang sedang diberikan pemerintah pusat kepada Pramono untuk menjalankan agenda Jakarta?
Hari ini kita mendapatkan sebagian jawabannya.
Prabowo datang.
Mereka naik LRT bersama.
Pramono menyampaikan agenda infrastruktur Jakarta.
Dan Prabowo memberikan dukungan.
Pramono Tidak Perlu Menang Sekarang
Ini mungkin bagian paling flirty dari seluruh permainan.
Pramono bahkan tidak perlu mengatakan apa pun tentang 2029.
Ia tidak perlu mendeklarasikan diri.
Tidak perlu menyerang Gibran.
Tidak perlu menjauh dari PDIP.
Cukup menjadi Gubernur Jakarta yang berhasil membangun hubungan kerja dengan pemerintah pusat.
Kalau itu berjalan baik sampai 2028, Pramono mungkin memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada deklarasi dini:
sejumlah pemain lain yang membutuhkan dirinya.
Itulah bargaining power.
Dan Prabowo memiliki insentif untuk membiarkan semua opsi tersebut tetap hidup.
Gibran tetap ada.
Pramono tetap ada.
PDIP tetap ada.
Gerindra tetap ada.
Jokowi tetap memiliki relevansi politiknya.
Prabowo berada di tengah semuanya sebagai pemain yang paling tidak punya alasan untuk buru-buru memilih.
Jadi, Apakah Ini Persiapan Prabowo–Pramono 2029?
Belum ada cukup bukti untuk mengatakan demikian.
Tetapi hipotesis tersebut juga tidak lagi absurd.
Pramono adalah Gubernur Jakarta hingga 2030.
Ia sudah menyatakan hanya ingin satu periode.
Ia memiliki pengalaman panjang di pemerintahan pusat dan parlemen.
Ia berasal dari PDIP.
Dan sekarang ia memiliki hubungan kerja yang semakin terlihat dengan Presiden dari Gerindra.
Sementara Prabowo adalah incumbent yang memiliki insentif untuk menjaga sebanyak mungkin opsi politik tetap terbuka.
Maka pertanyaan yang lebih menarik bukan:
“Apakah Prabowo akan memilih Pramono?”
Belum waktunya.
Pertanyaannya:
“Apakah Prabowo sedang memastikan bahwa ketika waktunya memilih tiba, Pramono masih menjadi salah satu opsi yang tersedia?”
Itu pertanyaan yang berbeda.
Dan jauh lebih sulit dijawab.
Dari MRT ke LRT
Pada 2019, Jokowi dan Prabowo bertemu di MRT setelah pertarungan Pilpres yang sangat keras.
Pertemuan itu menjadi simbol rekonsiliasi.
Tujuh tahun kemudian, Prabowo kembali berada di dalam moda transportasi Jakarta.
Kali ini dengan Pramono Anung.
Bukan satu partai.
Bukan satu koalisi.
Tetapi sedang bekerja bersama.
Untuk saat ini.
Dan mungkin memang hanya itu.
Tetapi hubungan politik yang paling menarik sering kali tidak dimulai dengan deklarasi.
Ia dimulai dengan pertemuan, akses, proyek, kepercayaan, dan opsi yang sengaja tidak ditutup.
Jadi, Prabowo–Pramono hari ini mungkin cuma naik LRT.
Atau mungkin mereka sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana:
test ride.
Bukan test ride kereta.
Test ride kemungkinan.
