Ada alasan mengapa isu potongan aplikasi selalu menjadi salah satu topik yang paling sering dibicarakan para pengemudi ojek online.
Bagi sebagian orang, perbedaan beberapa persen mungkin terlihat kecil. Namun bagi jutaan driver yang menggantungkan penghasilan dari setiap order yang mereka selesaikan setiap hari, perubahan persentase tersebut bisa berarti tambahan pendapatan yang nyata.
Selama bertahun-tahun, besarnya potongan yang diambil platform transportasi online menjadi salah satu keluhan yang terus disuarakan para pengemudi. Di berbagai kesempatan, mereka berharap bagian pendapatan yang bisa dibawa pulang menjadi lebih besar.
Kini, harapan tersebut mulai menemukan jawabannya.
Mulai 1 Juli 2026, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan PT Grab Teknologi Indonesia resmi menerapkan potongan komisi sebesar 8 persen untuk layanan ojek online roda dua. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding aturan sebelumnya yang memperbolehkan komisi hingga 20 persen.
Pengumuman itu disampaikan langsung oleh jajaran pimpinan kedua perusahaan setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra Sutjahyo, memastikan bahwa skema baru tersebut akan mulai berlaku pada awal Juli.
Senada dengan itu, CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi juga menyampaikan bahwa Grab akan mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua atau GrabBike pada tanggal yang sama.
Keputusan tersebut bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba.
Di balik perubahan angka dari 20 persen menjadi 8 persen, terdapat proses pembahasan yang cukup panjang antara pemerintah, DPR, perusahaan aplikasi, dan berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam ekosistem transportasi digital Indonesia.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal menyebut bahwa langkah ini merupakan hasil dari proses yang tidak singkat dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa penerapan komisi baru ini merupakan sesuatu yang selama ini memang ditunggu oleh banyak pengemudi ojek online di berbagai daerah.
Yang menarik, perubahan tersebut berakar dari kebijakan yang diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa bulan sebelumnya.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang diumumkan pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026, Pemerintahan Prabowo menetapkan batas komisi baru sebesar 8 persen bagi platform transportasi online roda dua.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah yang paling banyak mendapat perhatian dari komunitas pengemudi online. Alasannya sederhana: dampaknya dapat dirasakan secara langsung.
Selama ini, ketika seorang pengemudi menyelesaikan perjalanan, sebagian dari pendapatan tersebut akan dipotong sebagai komisi platform. Dengan persentase potongan yang lebih rendah, bagian pendapatan yang tersisa untuk pengemudi menjadi lebih besar dibanding sebelumnya.
Tentu saja, berbagai tantangan dalam industri transportasi online tidak otomatis selesai hanya karena perubahan satu aturan. Persaingan antar pengemudi, biaya operasional kendaraan, harga bahan bakar, hingga dinamika ekonomi digital tetap menjadi faktor yang memengaruhi penghasilan sehari-hari.
Namun demikian, bagi banyak pengemudi, kebijakan ini dipandang sebagai langkah konkret yang menyentuh persoalan yang selama ini mereka rasakan secara langsung.
Di tengah berbagai perdebatan mengenai arah kebijakan ekonomi dan kesejahteraan pekerja, perubahan ini menunjukkan satu hal yang penting: suara yang disampaikan secara konsisten selama bertahun-tahun pada akhirnya bisa sampai ke meja pengambil keputusan.
Dan bagi jutaan driver ojol di seluruh Indonesia, perubahan dari 20 persen menjadi 8 persen bukan sekadar angka dalam regulasi.
Setiap kali order selesai, setiap kali penghasilan masuk ke akun mereka, keputusan tersebut berpotensi terasa langsung di kantong dan di meja makan keluarga yang mereka perjuangkan setiap hari.
