Profits are privatized, losses are socialized—and bagaimana permainan yang sama bisa bekerja ketika uang bertemu kekuasaan.
Bayangkan ada sebuah permainan yang aturannya sangat menarik.
Kalau menang, Anda mendapatkan seluruh hadiahnya.
Kalau kalah, kerugiannya dibagi bersama.
Siapa yang tidak mau bermain?
Dalam bisnis, tentu tidak sesederhana itu. Pemilik modal mengambil risiko, dan jika bisnis gagal, modal mereka bisa hilang. Itulah bagian dari permainan.
Masalah mulai menarik ketika sebuah bisnis menjadi begitu besar, begitu penting, atau begitu dekat dengan kekuasaan sehingga kegagalannya tidak lagi dianggap sebagai masalah pemiliknya saja.
Di titik itu, risiko privat bisa berubah menjadi risiko publik.
Dan di sinilah sebuah kalimat lama menjadi relevan:
«“Profits are privatized, but losses are socialized.”»
Keuntungan menjadi milik pihak yang mengambil keputusan.
Kerugiannya?
Tiba-tiba menjadi urusan semua orang.
---
Dari Mana Datangnya Kalimat Ini?
Kalimat tersebut bukan hukum ekonomi dan bukan quote dengan satu pencipta yang jelas. Ia berkembang sebagai kritik terhadap situasi ketika keuntungan aktivitas ekonomi dinikmati pihak swasta, sementara sebagian risiko kegagalannya akhirnya ditanggung masyarakat.
Krisis finansial 2008 membuat gagasan ini sangat populer.
Ketika institusi keuangan besar menghadapi kehancuran, pemerintah Amerika Serikat menghadapi pilihan sulit.
Membiarkan institusi besar jatuh berisiko memicu efek domino: pasar kredit terganggu, perusahaan kesulitan memperoleh pembiayaan, pekerjaan terancam, dan kepanikan menyebar ke seluruh sistem.
Tetapi menyelamatkannya juga menimbulkan pertanyaan:
Mengapa masyarakat harus ikut membayar kesalahan perusahaan swasta?
Amerika akhirnya menggunakan berbagai instrumen penyelamatan, termasuk Troubled Asset Relief Program atau TARP.
Pemerintah tidak selalu menyelamatkan pemilik perusahaan. Sering kali yang ingin diselamatkan adalah sistem yang lebih besar.
Namun muncul persoalan lain:
Jika sebuah perusahaan tahu bahwa kegagalannya berpotensi diselamatkan negara, apakah ia akan mengambil risiko dengan cara yang sama?
Inilah yang disebut moral hazard.
---
Ketika Risiko Tidak Lagi Sepenuhnya Milik Pemiliknya
Dalam sistem ideal, hubungan antara keuntungan dan risiko relatif sederhana.
Anda menanam modal.
Kalau berhasil, Anda mendapat keuntungan.
Kalau gagal, Anda menanggung kerugian.
Risk and reward berjalan bersama.
Tetapi bayangkan sebuah perusahaan mengambil risiko sangat besar.
Kalau berhasil:
pemegang saham mendapatkan keuntungan.
Kalau gagal:
perusahaan rugi.
Dan jika kegagalannya berpotensi mengguncang seluruh sistem:
pemerintah masuk.
Pada saat itu, sebagian risiko yang awalnya berada di neraca perusahaan mulai berpindah ke neraca negara.
Dan neraca negara pada akhirnya adalah urusan publik.
Itulah inti socialized losses.
Bukan berarti setiap bailout otomatis merugikan pembayar pajak. Dalam beberapa program penyelamatan finansial, pemerintah bahkan memperoleh kembali investasinya.
Jadi kita tidak bisa mengatakan:
«“Bailout = uang rakyat hilang.”»
Itu terlalu sederhana.
Pertanyaan yang lebih tepat adalah:
«Siapa yang mengambil risiko, siapa yang menikmati keuntungan, dan siapa yang akhirnya menanggung risiko ketika keadaan memburuk?»
Persoalannya bukan sekadar berapa uang yang keluar dari kas negara, tetapi bagaimana risiko didistribusikan.
---
Dari Bank ke Dunia Nyata
Pola ini tidak hanya muncul dalam krisis perbankan.
Ia bisa muncul dalam berbagai bentuk.
Subsidi
Perusahaan menerima insentif pemerintah. Jika berhasil, keuntungan menjadi milik perusahaan. Sebagian biaya kebijakan ditanggung masyarakat melalui anggaran negara.
Subsidi tentu tidak otomatis buruk. Ia bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, membangun industri strategis, atau menjaga harga.
Tetapi pertanyaannya:
Siapa yang mendapatkan manfaat terbesar?
Government Guarantee
Perusahaan memperoleh pembiayaan lebih murah karena pasar percaya pemerintah akan berada di belakangnya jika terjadi masalah.
Perusahaan menikmati manfaat dari persepsi keamanan.
Sebagian risikonya berada di publik.
Externality
Perusahaan mendapatkan keuntungan dari aktivitas ekonominya, sementara biaya polusi, kerusakan lingkungan, atau dampak sosialnya ditanggung masyarakat.
Mekanismenya berbeda-beda, tetapi pertanyaannya sama:
«Apakah orang yang mendapatkan keuntungan juga menanggung biaya penuh dari risiko yang mereka ciptakan?»
---
Lalu Bagaimana Kalau Pemainnya Juga Memiliki Kekuasaan?
Di sinilah ceritanya menjadi lebih menarik.
Bayangkan seseorang memiliki bisnis di sektor tertentu.
Pada saat yang sama, ia memegang jabatan publik yang memiliki kewenangan terhadap sektor tersebut.
Sekarang dua dunia bertemu:
Public Power
dan
Private Interest.
Kepemilikan bisnis oleh seseorang yang masuk pemerintahan tidak otomatis berarti korupsi.
Tetapi situasi tersebut menciptakan sesuatu yang harus dikelola:
conflict of interest.
Sebab keputusan publik berpotensi memiliki konsekuensi terhadap kekayaan privat.
Bayangkan perusahaan milik seorang pejabat bergerak di industri yang sedang mengalami perubahan regulasi.
Pejabat tersebut tidak perlu memberikan uang kepada dirinya sendiri.
Ia bahkan tidak perlu berkata:
«“Buat aturan ini supaya perusahaan saya untung.”»
Cukup ada kemungkinan keputusan publiknya memengaruhi nilai bisnis yang ia miliki.
Di sinilah desain institusi menjadi penting.
Pertanyaannya bukan hanya:
“Apakah dia melakukan sesuatu yang ilegal?”
Tetapi juga:
“Apakah sistemnya memberikan insentif yang sehat?”
---
Pemain Sekaligus Wasit
Bayangkan pertandingan sepak bola.
Ada pemain.
Ada wasit.
Pemain berusaha menang. Wasit memastikan aturan berlaku.
Sekarang bayangkan wasit memiliki saham di salah satu klub.
Apakah kita bisa langsung mengatakan dia pasti curang?
Tidak.
Tetapi kita juga tidak bisa mengatakan:
«“Tidak masalah. Kita percaya saja.”»
Masalahnya adalah konflik insentif.
Wasit memiliki kewenangan sekaligus kepentingan ekonomi yang mungkin terpengaruh oleh hasil pertandingan.
Dalam pemerintahan, situasinya lebih kompleks.
Pejabat memiliki kewenangan membuat atau menerapkan kebijakan. Pelaku bisnis memiliki kepentingan terhadap kebijakan tersebut. Publik menerima konsekuensinya.
Karena itu, berbagai sistem pemerintahan mengenal mekanisme seperti:
disclosure, recusal, divestment, blind trust, dan aturan konflik kepentingan.
Tujuannya sederhana:
memisahkan keputusan publik dari kepentingan privat sejauh mungkin.
---
Dari Conflict of Interest ke Policy Capture
Konflik kepentingan belum berarti seseorang melakukan kejahatan.
Tetapi jika konflik tidak dikelola, risikonya bisa meningkat.
Mulanya:
Private Interest
↓
Public Office
↓
Conflict of Interest
↓
Private Benefit
Jika pengaruhnya semakin sistematis:
Policy Influence
Dan dalam bentuk ekstrem:
Policy Capture.
Artinya, kepentingan tertentu tidak lagi sekadar beradaptasi terhadap kebijakan.
Mereka mulai memiliki pengaruh terlalu besar terhadap bagaimana kebijakan dibuat.
Di sinilah batas antara business influence dan public governance mulai kabur.
---
Lima Pertanyaan untuk Membaca Permainan
Kita sering melihat kasus ekonomi dan politik melalui pertanyaan:
“Siapa yang salah?”
Padahal ada pertanyaan yang lebih berguna:
“Siapa yang mendapatkan upside dan siapa yang menanggung downside?”
Gunakan lima pertanyaan sederhana:
1. Siapa yang mendapatkan keuntungan?
2. Siapa yang mengambil risiko?
3. Siapa yang membuat keputusan?
4. Siapa yang membayar ketika keputusan gagal?
5. Apakah pihak yang menikmati keuntungan juga menanggung konsekuensi kerugiannya?
Lima pertanyaan ini bisa digunakan untuk membaca hubungan antara bisnis dan pemerintah.
Bukan untuk otomatis menuduh, tetapi untuk melihat struktur insentif di balik sebuah keputusan.
---
Mungkin Masalahnya Ada pada Aturan Main
Kapitalisme tidak menjanjikan semua orang akan menang.
Ia bekerja melalui risiko.
Pengusaha mengambil risiko. Investor mengambil risiko. Bank mengambil risiko.
Ketika risiko menghasilkan keuntungan, mereka mendapatkan reward.
Masalah muncul ketika hubungan antara reward dan risk mulai terputus.
Ketika keuntungan menjadi privat, tetapi kerugian bisa dipindahkan kepada publik.
Ketika seorang pemain bisa menikmati hasil permainan sekaligus memiliki akses untuk ikut menentukan aturan.
Dan ketika kekuasaan ekonomi bertemu kekuasaan politik tanpa mekanisme pengaman yang memadai.
Pada titik itu, kita tidak lagi sekadar berbicara tentang kapitalisme.
Kita sedang berbicara tentang desain permainan.
Sebab dalam permainan yang sehat, orang yang menikmati keuntungan seharusnya cukup dekat dengan risiko kerugiannya.
Kalau keuntungan punya alamat pribadi, tetapi kerugian punya alamat publik, mungkin masalahnya bukan pada pemainnya.
Mungkin masalahnya ada pada aturan mainnya.
