gibranrakabuming.com – 1 Agustus 2025
Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menginstruksikan kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah politik ini sekaligus menandai perubahan besar, mengingat PDIP sebelumnya merupakan satu-satunya partai oposisi di parlemen pasca-Pilpres 2024.
Instruksi Megawati: Dukung Pemerintahan, Jaga Soliditas
Dalam Bimbingan Teknis Nasional di Bali, Megawati menyerukan pentingnya dukungan PDIP terhadap program-program pemerintah yang dianggap pro-rakyat, terutama di tengah tantangan fiskal, utang luar negeri, dan krisis global. Deddy Yevri Sitorus menambahkan bahwa soliditas internal adalah kunci agar PDIP tetap relevan sebagai penopang pemerintahan yang stabil dan efektif.
Presiden Joko Widodo merespons secara netral, dengan menyatakan bahwa itu adalah urusan internal PDIP. Ia menolak mengomentari lebih jauh, termasuk terkait Kongres ke-6 PDIP yang digelar di Bali.
“Setiap partai memiliki kebijakan internal sendiri-sendiri,” kata Jokowi di Solo (1/8).
Amnesti untuk Hasto dan Dampak Politiknya
Langkah Megawati juga hadir tak lama setelah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang divonis 3,5 tahun penjara atas kasus suap PAW anggota DPR. Hasto menerima keputusan tersebut dengan ucapan terima kasih dan memilih tidak mengajukan banding sebagai bentuk penghormatan pada keputusan kepala negara.
Pemberian amnesti ini bukan hanya peristiwa hukum biasa, melainkan memiliki nilai strategis: sinyal terbuka bahwa hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo membaik. Hal ini juga membuka jalan untuk rekonsiliasi politik dan memperkuat legitimasi parlemen bagi kabinet Prabowo–Gibran.
Apa Dampaknya bagi Gibran Rakabuming?
1. Pemerintahan Lebih Stabil
Dukungan PDIP—partai dengan kursi terbanyak di DPR—akan membantu memperkuat koalisi pemerintahan. Ini memberi ruang gerak lebih besar bagi Gibran dalam menjalankan peran sebagai wapres muda di kabinet Prabowo.
2. Legitimasi Gibran Naik
Dulu, pencalonan Gibran sempat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap PDIP yang mengusung Ganjar. Kini, dengan Megawati merangkul pemerintahan Prabowo-Gibran, Gibran bisa melangkah lebih percaya diri karena mendapat pengakuan politik dari bekas lawannya.
3. Relasi Jokowi–Megawati Tetap Dingin?
Meski PDIP mendukung Prabowo-Gibran, relasi pribadi antara Megawati dan mantan Presiden Jokowi disebut belum sepenuhnya pulih. Gibran berada di tengah dua kutub yang selama ini saling bertolak belakang. Namun demikian, politik bersifat dinamis—langkah Megawati ini bisa saja menjadi jembatan awal menuju rekonsiliasi yang lebih luas.
4. Potensi Kritik terhadap Politisasi Amnesti
Amnesti Hasto memunculkan pertanyaan di publik: apakah ini murni keputusan hukum atau bagian dari "deal politik" Gibran mungkin harus ikut menjawab dinamika ini dengan menjaga komunikasi publik yang transparan agar tidak terjebak dalam persepsi negatif.
Kesimpulan: Gibran dan Era Koalisi Baru
Dengan keputusan Megawati dan pemberian amnesti kepada Hasto, dinamika politik nasional mengalami perubahan signifikan. Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia, kini berpotensi menikmati stabilitas politik yang lebih kuat dari sebelumnya.
Namun, ia tetap harus menjaga keseimbangan: antara warisan politik ayahnya dan kebutuhan untuk bersikap independen sebagai pemimpin baru yang sedang membentuk reputasinya sendiri.
