gibranrakabuming.com – 22 Agustus 2025
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan resmi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang dikenal sebagai Noel. OTT tersebut berlangsung pada Kamis (20/8/2025) dan menyeret 13 orang lain dalam dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Gibran Hormati Proses Hukum KPK
Dalam keterangannya, Gibran menegaskan sikapnya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi KPK dalam menangani kasus tersebut.
"Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK," ujar Gibran, Jumat (22/8/2025), dikutip dari Antara.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat dirinya tengah meninjau lokasi terdampak gempa di SDN 1 Tangkura, Poso Pesisir Selatan, Sulawesi Tengah.
Komitmen Memberantas Korupsi
Lebih lanjut, Gibran menegaskan posisinya sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Yang jelas saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini," tegasnya.
Sikap ini sekaligus menunjukkan bahwa Gibran ingin memastikan arah kebijakan pemerintah tetap konsisten dalam melawan praktik korupsi, meskipun yang terjerat adalah figur publik yang pernah menjadi bagian dari kelompok relawan politik.
Immanuel Ebenezer dan Relasi Politik
Immanuel Ebenezer bukan nama asing dalam kancah politik nasional. Ia dikenal luas sebagai tokoh relawan politik. Noel sebelumnya merupakan Ketua Jokowi Mania (Joman) yang mendukung Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, yang juga ayah Gibran. Kemudian, ia beralih menjadi Ketua Prabowo Mania, simpul relawan yang mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024.
Dengan latar belakang tersebut, kasus yang menjerat Noel tentu menjadi sorotan publik, terutama karena kedekatannya dengan lingkar politik istana. Namun, Gibran menegaskan bahwa kedekatan personal atau relasi politik tidak boleh mengganggu independensi penegakan hukum.
KPK Segera Umumkan Status Hukum
KPK dalam OTT kali ini menyita 22 kendaraan, baik roda empat maupun roda dua. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Diketahui, OTT terhadap Immanuel Ebenezer ini menjadi operasi tangkap tangan kelima yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
Konferensi pers resmi dijadwalkan untuk menjelaskan secara lengkap konstruksi perkara dan kronologi kegiatan OTT tersebut.
Analisis: Sikap Politik Gibran
Sikap Gibran dalam menanggapi kasus ini dapat dilihat sebagai bagian dari konsistensi politiknya dalam menjaga citra pemerintahan yang bersih. Dengan menekankan penghormatan terhadap independensi KPK, Gibran seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak akan melakukan intervensi terhadap lembaga hukum, meskipun kasus ini menyeret sosok yang punya sejarah panjang dalam gerakan relawan politik.
Pertanyaannya, apakah gaya komunikasi politik Gibran ini merupakan cerminan dari gaya Presiden Joko Widodo yang cenderung hati-hati dan menjaga jarak dari kasus hukum, ataukah Gibran mulai membentuk gayanya sendiri yang lebih tegas dalam menegaskan dukungan pada pemberantasan korupsi?
Kedepannya, respons publik terhadap sikap Gibran ini akan menentukan seberapa besar ia dapat menjaga kepercayaan masyarakat dalam perannya sebagai Wakil Presiden, terutama di tengah isu-isu sensitif terkait kabinet dan dukungan politik.
